Laman

27 Mar 2017

Menteri PAN-RB Siapkan Sanksi Tegas PNS / ASN Berpolitik

image

Para aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) kembali diingkatkan tidak terlibat dalam politik praktis.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur sudah menyiapkan sanksi tegas jika ada PNS yang terlibat dengan masalah perpolitikan. "Oleh karena itu saya minta seluruh ASN untuk lebih fokus pada bidang tugasnya masing-masing dan lebih profesional," kata Menteri Asman Abnur, belum lama ini.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 mendatang.

Ia mengatakan, semua ASN harus lebih profesional dalam bekerja sehingga jika ada yang masuk dalam ranah perpolitikan hal ini akan mencoreng nama institusi pemerintahan, tempat PNS bekerja.

"Saya dengar tahun depan ada tiga daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak. Kalau saya dapat laporan ada PNS yang terlibat sudah pasti akan diberikan hukuman, tidak hanya ke individunya langsung, tetapi ke pimpinannya juga," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sektetaris Daerah (Sekda) NTT Frans Salem juga menegaskan hal yang sama dan menyampaikan akan mendapatkan sanksi tegas dari Pemprov NTT jika terlibat dalam politik praktis.

"Kalau kami dapati PNS ikut kampanye di atas panggung atau terlibat tidak secara langsung sudah pasti akan menerima sanksi tegas," tuturnya.

Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, secara tegas mengatur netralitas birokrasi dan larangan politisasi birokrasi. Pasal 2 UU tersebut, berisikan asas netralitas, bertujuan agar setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.

Lebih tegas lagi, pada Pasal 9 Ayat (2) UU ASN, menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Kementerian Dalam Negeri RI telah mengeluarkan larangan dan sanksi bagi ASN, kepala desa lurah maupun aparatur desa dan kelurahan dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017.

Larangan dan sanksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendagri No: 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Pada UU tersebut diatur ketentuan:

a. Ayat (1) huruf b, dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara.

b. Ayat (1) huruf c, dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.

Aturan selanjutnya yang melarang ASN ikut terlibat dalam kampanye yaitu Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan cara:

a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah;

b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. Keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pilkada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepafa PNS dalan lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Apabila terdapat ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi berupa surat teguran, sanksi hukuman disiplin yang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

ASN yang melanggar juga akan dikenai sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. |kopri

loading...
artikel kejuruan

No comments:

Post a Comment

Search Post