Laman

26 Apr 2017

Juknis BOS SMK dan Peraturan BOS SMK tahun 2017

image

Tujuan BOS SMK

a. membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia;
b. meningkatkan angka partisipasi kasar;
c. mengurangi angka putus sekolah;
d. mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affimative action)bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
e. memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi
peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan
bermutu; dan/atau
f. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

DOWNLOAD JUKNIS BOS SMK 2017

 

JUKNIS BOS INI BERISI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Tekniks Bantuan Operasional Sekolah hal 1

Surat Edaran Nomor 903/1043/SJ Tentang Petunjuk
Teknik Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan
Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah-
Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hal 109

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
dan Pemerintahan Daerah hal 133

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017 hal 203
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan hal 283

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
hal 339
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2006
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2007 hal 401

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 173/PMK.05/2006 Tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga hal 587

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 187/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2015
tentang Pengerlolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa hal 623
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah hal 749

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hiba
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah hal 905
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danbelanja Daerah Tahun Anggaran 2017 hal 939

 

Untuk penyaluran BOS triwulanan, perhitungan alokasi tiap
sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Triwulan I
a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan I menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 15 Desember dan disesuaikan dengan ketentuan/ kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.
b) Perhitungan alokasi final triwulan I untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 15 Desember dan hasil cut off
tanggal 30 Januari. Apabila ada perbedaan yang signifikan antara hasil cut off tanggal 15 Desember dengan hasil cut off tanggal 30 Januari, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke sekolah (untuk pendidikan dasar melalui Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan salah satu diantara 2
data hasil cut off di atas yang akan digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan I. Data yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menghitung alokasi sekolah di triwulan I sesuai
dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.

2) Triwulan II
a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan II menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 30 Januari, dan disesuaikan dengan ketentuan/ kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.
b) Perhitungan alokasi final triwulan II untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 Januari dan hasil cut off tanggal 30 April.
Apabila ada perbedaan yang signifikan antara hasil cut off tanggal 30 Januari dengan hasil cut off tanggal 30 April, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke sekolah (untuk pendidikan
dasar melalui Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan salah satu diantara 2 data hasil cut off di atas yang digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan II. Data yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menghitung alokasi sekolah di triwulan II sesuai dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi
sekolah yang berlaku.

3) Triwulan III
a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan III menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 30 April, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.
b) Perhitungan alokasi final triwulan III untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 April dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.
Apabila ada perbedaan yang signifikan antara hasil cut off tanggal 30 April dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke sekolah (untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar melalui Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan salah satu diantara 2 data hasil cut off di atas yang digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan III. Data yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menghitung alokasi sekolah di triwulan III sesuai dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.

4) Triwulan IV
a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan IV menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 21 September, dan disesuaikan dengan ketentuan/ kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang
berlaku.
b) Perhitungan alokasi final triwulan IV untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 21 September dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.
Apabila ada perbedaan yang signifikan antara hasil cut off tanggal 21 September dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke sekolah (untuk pendidikan dasar melalui Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan salah satu diantara 2 data hasil cut off di atas yang digunakan dalampenetapan alokasi final sekolah di triwulan IV.
Data yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menghitung alokasi sekolah di triwulan IV sesuai dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.

Itulah beberapa poin Juknis SMK tahun 2017 semoga dapat menjadi pedoman bagi sekolah dalam mengelola dana BOS sehingga penggunaanya tepata sasaran.

loading...
artikel kejuruan

No comments:

Post a Comment

Search Post